Ketua DPR Marzuki Alie. (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzukie Ali mengatakan tidak ada desakan dari Partai Demokrat agar Presiden merombak (reshuffle) kabinetnya. "Demokrat tidak ada mendesak, karena demokrat tahu persis itu (reshuffle) kewenangan Presiden," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis.

Marzuki yang juga Ketua DPR RI itu juga mengungkapkan, bahwa demokrat telah menyampaikan pendapatnya kepada Presiden dan pihaknya menerima keputusan apapun dari Presiden.

"Partai demokrat satu disampaikan Presiden, keputusan apapun Presiden kita terima," katanya.

Ketika ditanyakan adakah Demokrat terbelah dengan keputusan Presiden terkait koalisi dan reshuffle kabinet, ia mengatakan Demokrat tetap solid.

"Bahwa ada dinamika, ada pendapat-pendapat itu biasa," katanya.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, mengatakan ia tidak pernah mengatakan akan melakukan reshuffle dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak ada alasan berbagai pihak mendesak kepala negara untuk melakukan hal tersebut.

Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.

"Menurut saya ada yang kurang logis karena sampai seolah-olah saya diharuskan dan didikte untuk segera lakukan reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan (ada pendapat-red) mengapa lambat, ini ganjil, karena reshuffle itu bukan tujuan, reshuffle itu sarana," kata Presiden.

Kepala Negara menilai isu reshuffle yang kemudian mendapat tanggapan dari berbagai pihak antara lain pengamat politik dan kalangan lainnya tidak menangkap konteks yang sebenarnya saat ini sedang berlangsung.

"Reshuffle dilakukan manakala ada alasan dan urgensi.Pada periode kabinet Indonesia Bersatu I saya lakukan 3 kali reshuffle itu pun dengan alasan dan ada urgensi harus lakukan," tegasnya.

Sebelumnya, isu reshuffle kencang berhembus setelah Partai Golkar dan PKS dinilai membangkang karena mendukung hak angket mafia pajak.(*)

(T.M041/R010)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com