Denpasar (ANTARA News) - Guru besar Universitas Udayana Prof Dr I Gede Parimarta menilai bahwa semangat primordial dan kedaerahan yang eksklusif masih mengganggu pertumbuhan kesadaran berbangsa di Indonesia. "Semua pihak dan berbagai kalangan sebenarnya sudah menyadari bangsa berita indonesia terbaru sangat majemuk (plural) dan muncul berbagai nilai dan tradisi budaya yang mencerminkan kehidupan multikultural," katanya di Denpasar, Sabtu. Ia mengatakan bahwa semangat multikultuturalisme digaungkan dalam kehidupan masyarakat, namun dalam praktik dan kenyataannya sering kali nilai-nilai yang sangat "adihulung" dari Pancasila itu diabaikan. "Jika mengacu pada lima nilai Pancasila, kelima nilai masih tampak ada cacatnya dalam praktik kehidupan berbangsa," ujar dosen senior Fakultas Sastra Unud itu. Parimarta mencontohkan, sila pertama pada Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa masih ada gangguan dengan memenculkan perilaku teroris yang menginginkan penerapan Undang-Undang Agama tertentu ke dalam sistem negara kesatuan Indonesia. Demikian pula munculnya peristiwa konflik kekerasan yang pernah terjadi di sejumah daerah, antara lain Poso, Sulawesi Tengah (1998-2001), Ambon (1999-2001) dan bentrok Dayak-Madura di Kalimantan Tengah (2001). If you find yourself confused by what you've read to this point, don't despair. Everything should be crystal clear by the time you finish.
Hal itu memberikan gambaran, bahwa masyarakat berita indonesia terbaru masih jauh dari kesadaran diri sebagai bangsa berita indonesia terbaru dan kesadaran berbangsa juga tampak di dalamnya antara lain seringnya berlangsung aksi unjuk rasa dengan kekerasan. Selain itu juga masih sering terjadi perusakan fasilitas umum, bangunan publik hingga merenggut koban jwa yang semuanya itu mencerminkan belum mantapnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat dalam memecahkan masalah secara musyawarah, demokratis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan kekerasan juga terjadi di berbagai tempat yang pelakunya tidak berhasil diidentifikasi serta peristiwa lainnya yang cukup mengganggu kehidupan di Tanah Air. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan muncul dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang bersifat eksklusif diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Masyarakat setempat memandang hal itu sejalan dengan diberlakukannya UU Otonomi daerah (1999), padahal UU tersebut idealnya mengimplementasikan nilai demokratis dan nilai keadilan sosial. Kondisi tersebut memunculkan kekuasaan seperti raja-raja kecil di daerah yang dapat bertindak apa saja terhadap daerahnya, bahkan raja-raja itu muncul sampai ke desa dan kepala suku. Kewenangan pemerintah di atasnya (Provinsi) sering diabaikan, akibat petunjuk pelaksanaannya tidak jelas atau kurangnya sosialisasi pemahaman, ujar Prof Parimarta.
(T.I006/M026/P003)
Hal itu memberikan gambaran, bahwa masyarakat berita indonesia terbaru masih jauh dari kesadaran diri sebagai bangsa berita indonesia terbaru dan kesadaran berbangsa juga tampak di dalamnya antara lain seringnya berlangsung aksi unjuk rasa dengan kekerasan. Selain itu juga masih sering terjadi perusakan fasilitas umum, bangunan publik hingga merenggut koban jwa yang semuanya itu mencerminkan belum mantapnya kesadaran berbangsa dan bermasyarakat dalam memecahkan masalah secara musyawarah, demokratis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan kekerasan juga terjadi di berbagai tempat yang pelakunya tidak berhasil diidentifikasi serta peristiwa lainnya yang cukup mengganggu kehidupan di Tanah Air. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan muncul dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang bersifat eksklusif diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Masyarakat setempat memandang hal itu sejalan dengan diberlakukannya UU Otonomi daerah (1999), padahal UU tersebut idealnya mengimplementasikan nilai demokratis dan nilai keadilan sosial. Kondisi tersebut memunculkan kekuasaan seperti raja-raja kecil di daerah yang dapat bertindak apa saja terhadap daerahnya, bahkan raja-raja itu muncul sampai ke desa dan kepala suku. Kewenangan pemerintah di atasnya (Provinsi) sering diabaikan, akibat petunjuk pelaksanaannya tidak jelas atau kurangnya sosialisasi pemahaman, ujar Prof Parimarta.
(T.I006/M026/P003)
