Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ANTARA)

Sleman (ANTARA News) - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menyatakan dukungan partai ini terhadap hak angket kasus mafia pajak dan angket Century bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Dukungan PKS terhadap dua angket tersebut bukan untuk menjatuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun untuk melaksanakan kontrak politik yakni menciptakan pemerintahan yang bersih," kata Hidayat Nurwahid seusai mengikuti pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Sleman, Yogyakarta, Kamis malam.

Menurut dia, PKS siap keluar dari koalisi jika memang itu dibutuhkan dalam konsistensi kontrak politik tersebut.

"Namun kami tidak yakin jika karena mendukung angket tersebut akan membuat PKS terancam dan kadernya di kabinet di `reshuffle`," katanya.

Ia mengatakan, jika PKS keluar dari koalisi, siapa yang akan masuk mengantikannya. "Kalau PDIP yang masuk, itu jelas akan membingungkan publik karena selama ini mereka yang mengusulkan dua angket itu (Century dan Pajak), sehingga sangat disayangkan dengan langkah itu," katanya.

Hidayat mengatakan, dirinya tidak yakin bahwa hanya karena polemik di dua angket itu akan membuat PKS terancam dan di "reshuffle" dari kabinet.

Sometimes the most important aspects of a subject are not immediately obvious. Keep reading to get the complete picture.

"Saya kira beliau punya pemikiran yang panjang , tak serta merta hanya soal dua ini lalu melakukan `reshuffle`. karena tujuan kami sebenarnya untuk memperkokoh koalisi dan membuat citranya semakin baik mewujudkan `clean governance`," katanya.

Hal sama juga disampaikan Mentri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring yang mengatakan PKS siap saja keluar dari koalisi dan juga direshufle dari kabinet Indonesia bersatu II.

"Langkah kami mendukung dua angket itu bukan untuk menjatuhkan SBY tapi untuk melaksanakan kontrak potilik mewujudkan 'good'dan 'clean governance'," katanya.

Ia mengatakan, `reshuffle" hak prerogatif presiden yang tak bisa diotak-atik sehingga semuanya diserahkan kepada presiden.

"Kami serahkan semua itu ke presiden yang jelas sekarang tetap bekerja sebaik-baiknya sesuai bidang yang ada," katanya. (ANT/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com